Janji Palsu dan Tubuh Perempuan: Ketika Bantuan Negara Berbalik Menjadi Perang Psikologis

Janji Palsu dan Tubuh Perempuan: Ketika Bantuan Negara Berbalik Menjadi Perang Psikologis

Oleh ✍️ Usfia Usman 

.                           ilustrasi

Janji Palsu dan Tubuh Perempuan: Ketika Bantuan Negara Berbalik Menjadi Perang Psikologis. Transmigrasi digadang-gadang sebagai program penyelamat bagi masyarakat miskin. Sebuah pintu keluar dari kesenjangan ekonomi dan peluang untuk membangun hidup baru. Tapi dalam kenyataannya, bagi sebagian perempuan miskin, program ini justru membuka jalan bagi kekuasaan untuk menyusup dengan cara yang lebih halus namun menyesakkan: menjadikan tubuh perempuan sebagai syarat tak tertulis.

Cerita ini bukan khayalan. Mari kita sebut dia Sinta — seorang perempuan yang ingin keluar dari lingkaran kemiskinan. Bersama adik dan Ayahnya , ia tinggal di kamar kos kecil yang mulai retak-retak. Rumah lama mereka di desa memang sempat rusak, namun sudah diperbaiki semampunya. Sayangnya, karena tidak ada pekerjaan di sana, rumah itu hanya ditinggali ibunya, sementara Sinta dan anggota keluarga lainnya berjuang di kota S.

Dengan penuh harap, Sinta mengikuti informasi tentang program transmigrasi. Ia ingin memperbaiki nasib keluarga. Namun sejak awal, jalur yang ditempuh bukan jalur resmi yang semestinya terbuka bagi warga. Ia tidak bertemu langsung dengan petugas Dinas. Ia hanya diarahkan staf kantor untuk menghubungi seseorang melalui WhatsApp — seseorang yang ternyata adalah pejabat bidang transmigrasi.

Alih-alih menanyakan kelengkapan dokumen, pria itu justru meminta foto diri Sinta. Percakapan kemudian mengarah ke ranah pribadi yang tak ada kaitannya dengan prosedur negara. Ia mulai membahas hal-hal yang tidak pantas, membelokkan percakapan ke arah biologis dan hubungan personal. Semua ini terjadi dalam ruang digital yang seharusnya menjadi tempat bertukar informasi administratif, bukan ruang godaan terselubung.

Janji-janji pun muncul: bantuan kuliah, pekerjaan di kota tujuan, bahkan lahan dua hektar di lokasi transmigrasi. Tapi tak satu pun dari janji itu disertai surat resmi atau formulir legal. Sebaliknya, pejabat itu meminta agar data keluarga diubah—terutama usia ayahnya—demi memenuhi syarat kuota. Dengan harapan besar dan sedikit takut kehilangan kesempatan, keluarga Sinta menuruti. Mereka mengirim ulang dokumen yang diminta.

Namun setelah itu, semua berjalan kabur. Tak ada pemberitahuan resmi, tak ada surat keberangkatan, hanya pesan-pesan pribadi yang makin menjauh dari konteks bantuan negara. Bahkan ketika keluarga mulai menjaga jarak, tekanan datang dari arah lain. Kepala dusun tiba-tiba memotret rumah mereka secara diam-diam dan menyebarkan kabar bahwa keluarga Sinta minta bantuan karena rumahnya hampir roboh. Padahal kenyataannya tidak demikian. Rumah itu memang sempat rusak, tapi sudah diperbaiki sendiri. Tidak ada satu pun anggota keluarga yang pernah melapor ke desa atau meminta bantuan. Satu-satunya informasi soal kondisi tempat tinggal hanyalah keluhan tentang kos yang retak — disampaikan secara pribadi ke pejabat itu.

Yang lebih membingungkan, kepala dusun mengatakan bahwa ia hanya menjalankan perintah dari kepala desa. Kepala dusun berdalih bahwa kepala desa menyebut bahwa ia hanya menyampaikan titipan dari “atas.” Rantai komando ini justru memperlihatkan betapa rapuhnya perlindungan atas data dan kehormatan warga kecil.

Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam:

Mengapa program bantuan seperti transmigrasi terasa begitu tertutup bagi yang benar-benar membutuhkan?

Mengapa untuk mendapatkan hak dasar, perempuan harus lebih dulu merelakan kenyamanan pribadinya, bahkan martabatnya?

Dan siapa yang sebenarnya mengatur alur informasi dan tekanan ini dari balik layar?

Ini bukan hanya cerita tentang Sinta. Ini tentang wajah sistemik yang terus berulang: ketika kekuasaan tidak hadir sebagai pelindung, tapi sebagai pemangsa dalam selimut birokrasi. Tubuh perempuan miskin bukan hanya menjadi objek pelecehan fisik atau verbal — tapi juga menjadi simbol pengorbanan dalam sistem yang mempersyaratkan “ketaatan tanpa suara” untuk bisa selamat.

Jika kamu membaca ini dan merasa gusar, barangkali itu karena masih ada ruang empati dalam dirimu. Dan jika kamu adalah bagian dari pemerintahan, media, atau lembaga sosial, mungkin sudah waktunya berhenti menutup telinga dari suara-suara kecil yang selama ini kamu abaikan.

Bukan dengan imbalan, bukan dengan godaan, bukan dengan ancaman.

Tulisan ini berdasarkan kisah nyata yang telah disamarkan demi keamanan keluarga korban.

Donasi ke